Salah satunya aktivis 98 Agung Wibowo Hadi ikut menyoroti hal tersebut, karena seolah adanya pembelaan dari dinas Kota Tangerang Selatan kepada PT. Adli Urdha selaku pemborong atau penerima pekerjaan.
Agung menilai pernyataan Eka Pribawa selaku Kepala Bidang SDA pada DSDABMBK Kota Tangsel tidak berdasar, karena belum dilakukan evaluasi terhadap kejadian tanah longsor tersebut.
"Itu pernyataan yang diluar kewenangannya. Apapun itu harus dilakukan evaluasi dulu, sehingga didapat hasil jelas penyebabnya apa. Kalau publik menilai kontraktornya bermasalah, yah wajar, karena jelas dia yang mengerjakan," ungkap Ketua Ekponen 98 ini kepada awak media, Jumat (15/4).
Lebih lanjut Agung meminta agar pihak kejaksaan agar memeriksa proses pekerjaan tersebut, apakah memang ada faktor ekternal atau jangan-jangan ada spesifikasi barang yang dikurangi sehingga terjadi kerusakan.
"Patut dicurigai pembelaan kepala dinas yang tidak berdasar itu. Pemerintah ini berjalan by data, bukan by wacana kadis. Kami minta kejaksaan telusuri proses PT. ADLI URDHA bisa memenangkan tender pekerjaan itu," tandasnya.
Diketahui, proyek pembangunan Taman Jalatreng 2 yang baru saja selesai dibangun longsor. Pantauan dilokasi, proyek pembangunan pendesterian taman tersebut rusak parah.
Kerusakan parah meliputi lantai permukaan pedestrian taman yang hancur berantakan serta pagar besi pembatas kali yang roboh tergeser material longsor. Akibat dari insiden itu, Longsor membuat rencana peresmian Taman Jaletreng 2 dalam waktu dekat terancam tertunda.
Berdasarkan data yang dihimpun, longsor terjadi saat curah hujan turun cukup tinggi. Meterial tanah yang di tepian kali Jaletreng tergerus dan amblas.
Taman Jaletreng 2 dibangun menggunakan pagu anggaran APBD tahun 2021 senilai 12,499 miliar. Data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangsel diketahui, pengerjaannya dilakukan PT Adli Urdha yang beralamat di Griya Serang Asri, Cipocok Jaya, Kota Serang.
Sumber : Radar nonstop