Dugaan Korupsi Dana Desa, Kasi intel Kejari Bangkalan Panggil Kepala Desa Buduran -->

Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Dugaan Korupsi Dana Desa, Kasi intel Kejari Bangkalan Panggil Kepala Desa Buduran

BERITAREPUBLIK.COM
05 Juli 2022


Kasi Intel Kejari Bangkalan 

BERITAREPUBLIK.COM
,Bangkalan, - Kejaksaan Negeri Bangkalan berkomitmen dalam penegakan supremasi hukum Dibidang Tindak Pidana Korupsi, dengan memanggil dan memeriksa kepala desa Buduran Kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan yang di laporkan oleh Baihaki Akbar LARM-GAK atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Dedy Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memanggil dan memeriksa kepala desa Buduran Kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Selasa (5/7/2022).

"Kami sudah memanggil dan memeriksa kepala desa Buduran terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan kami juga akan segera melakukan pemanggilan dan Pemeriksaan kembali pada Minggu depan", ucapnya

Di tempat terpisah, Baihaki Akbar LARM-GAK sebagai pelapor mengapresiasi kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memanggil dan memeriksa kepala desa Buduran Kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memanggil dan memeriksa kepala desa Buduran Kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dan kami juga berharap Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan tetap komitmen dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum", tegasnya.

Baihaki Akbar LARM-GAK juga menyampaikan ke awak media, akan terus Mengawal, Mengawasi Dan Menyikapi kasus tersebut sampai tuntas dan Sampai ada putusan inckrah dari Pengadilan Tipikor Surabaya dan Baihaki Akbar juga menyampaikan dengan tegas tidak akan segan-segan untuk melaporkan pihak kejaksaan negeri Bangkalan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia ketika tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum, pungkasnya.

Editor : hamdani